Kim Jong Un adalah pemimpin tertinggi Korea Utara yang naik ke tampuk kekuasaan pada akhir 2011 setelah kematian ayahnya, Kim Jong Il. Sebagai pemimpin muda dari dinasti Kim yang berkuasa, ia menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan otoritas di negara yang sangat terisolasi dan terpusat ini. Salah satu kebijakan yang paling menonjol dan kontroversial selama masa pemerintahannya adalah pengembangan program senjata nuklir Korea Utara.
Latar Belakang Kebijakan Nuklir
Sejak Kim Jong Un mengambil alih kekuasaan, ia meneruskan program nuklir yang dimulai oleh ayah dan kakeknya. Namun, di bawah kepemimpinannya, Korea Utara melakukan uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik dengan frekuensi yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan ketegangan internasional, terutama dengan Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lainnya yang menganggap program tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan global.
Eskalasi Uji Coba Nuklir
Di awal pemerintahannya, pada tahun 2012, Korea Utara menyatakan diri sebagai negara nuklir. Pada tahun-tahun berikutnya, uji coba nuklir terus meningkat. Puncaknya terjadi pada 2017, ketika Korea Utara mengklaim telah menguji coba bom hidrogen, salah satu senjata paling kuat yang pernah dikembangkan. Uji coba tersebut disertai dengan peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM), yang secara teoritis mampu mencapai wilayah daratan Amerika Serikat. Kebijakan ini menjadi pusat perhatian dunia, memicu serangkaian sanksi internasional dari PBB dan semakin mempertegang hubungan diplomatik.
Ketegangan dan Diplomasi dengan Amerika Serikat
Kebijakan nuklir Kim Jong Un mengundang reaksi keras dari Presiden AS, Donald Trump, yang sempat mengancam dengan retorika tajam dan kemungkinan aksi militer. Namun, pada 2018, terjadi pergeseran yang dramatis dalam hubungan kedua negara. Kim Jong Un dan Donald Trump bertemu dalam serangkaian pertemuan puncak bersejarah, yang pertama kalinya antara pemimpin Korea Utara dan Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat. Meski pertemuan ini menghasilkan pernyataan komitmen terhadap denuklirisasi, tidak ada langkah konkret yang diambil untuk benar-benar menghapus senjata nuklir Korea Utara.
Kritik dan Dukungan Domestik
Di dalam negeri, Kim Jong Un tetap mempertahankan kontrol ketat atas pemerintah dan militer. Meskipun kebijakan nuklirnya mendapat kritik luas dari komunitas internasional, banyak orang di Korea Utara melihat pengembangan senjata nuklir sebagai simbol kekuatan dan ketahanan nasional. Pemerintah Korea Utara menggambarkan program nuklir sebagai satu-satunya cara untuk melindungi negara dari “agresi imperialis” dari Amerika Serikat dan sekutunya.
Dampak Ekonomi dan Diplomatik
Kebijakan nuklir Kim Jong Un telah membawa berbagai konsekuensi. Di satu sisi, hal ini memaksa Korea Utara menjadi pusat perhatian dunia. Di sisi lain, sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh masyarakat internasional memperburuk krisis ekonomi di dalam negeri. Meski begitu, Kim Jong Un terus menekankan bahwa Korea Utara tidak akan meninggalkan program nuklirnya tanpa jaminan keamanan yang jelas dari negara-negara besar.
Kesimpulan
Kebijakan nuklir Kim Jong Un menjadi salah satu aspek yang paling mendefinisikan pemerintahannya. Di tengah tekanan internasional dan tantangan domestik, ia terus mempertahankan program nuklir sebagai pilar utama kebijakan luar negeri Korea Utara. Langkah-langkahnya yang berani dan kontroversial menjadikannya sebagai salah satu pemimpin dunia yang paling diawasi, dengan masa depan hubungan internasional Korea Utara masih tetap tidak pasti.